Task shifting of HIV/AIDS case management to Community Health Service Centers in urban China: a qualitative policy analysis
MA, Fuchang, et al. Task shifting of HIV/AIDS case management to Community Health Service Centers in urban China: a qualitative policy analysis. BMC health services research, 2015, 15.1: 1.
Artikel ini menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah orang yang hidup dengan HIV / AIDS (ODHA) di China menunjukkan peningkatan kebutuhan layanan manajemen kasus HIV / AIDS. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi tantangan dalam mengubah layanan manajemen kasus HIV / AIDS dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menjadi Kesehatan Pusat Layanan Masyarakat (CHSCs) di Cina perkotaan.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa hal ini dibutuhkan dan layak bagi CHSCs untuk terlibat dalam kasus managemen servis untuk PLWHA (people living with HIV/AIDS) di komunitas lokal. Meningkatnya jumlah PLWHA dan kurangnya tenaga kesehatan profesional di CDC membuat perubahan servis manajemen kasus menurun menjadi agenda yang mendesak. Distribusi yang luas dari CHC, kapasitas teknikal, aksesbilitas, dan praktek saat ini memungkinkan meraka untuk membawa layanan managemen kasus untuk PLWHA. Bagaimanapun temuan dari penelitian ini menemukan beberapa tantangan dalam proses perubahan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya kebijakan yang spesifik dan ketidakstabilan dukungan keuangan untuk CHSCs, tenaga kerja yang tidak memadai, kapasitas yang relatif rendah untuk pelayanan kesehatan, kurangnya koordinasi antar sektor, ketakutan PLWHA untuk diskriminasi dan pengungkapan privasi di masyarakat setempat, yang dapat mengganggu efektivitas dan keberlanjutan layanan tersebut.
Dikatakan pada jurnal tersebut, mengubah layanan manajemen kasus HIV / AIDS dari CDC kepada CHSCs adalah pendekatan baru untuk mengatasi meningkatnya jumlah ODHA di Cina, tetapi harus dilaksanakan bersama dengan upaya lain dan sumber daya seperti meningkatkan pendanaan publik, membangun tim yang direncanakan, pelatihan profesional , koordinasi dengan sektor lain dan pendidikan tentang perlindungan privasi serta non-diskriminasi untuk membuat pendekatan ini lebih efektif dan berkelanjutan. Sehingga, pembuat kebijakan perlu memastikan kedua kelayakan politik dan aksesibilitas sumber daya untuk memfasilitasi proses perubahan ini.
-Normalita S (KMPK 2015)-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar