Molyadi (KMPK)

Tantangan dan strategi organisasi Puskesmas

dalam persaingan pasar bebas

Oleh: Molyadi

 

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan sekaligus peluang bagi daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Puskesmas sebagai organisasi pelayanan publik milik pemerintah dan merupakan  garda terdepan dan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dan gate keeper pada pelayanan kesehatan formal dan penapisan rujukan, harus dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan standar pelayanan maupun standar kompetensi.

Saat ini masih banyak sering kita lihat dan jumpai kelemahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara umum di Puskesmas sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Dalam era SJSN saat ini, ketika tingkat pendidikan, pendapatan dan awareness masyarakat semakin meningkat, maka pelayanan kesehatan yang tidak bermutu akan ditinggalkan, dan beralih ke penyedia layanan kesehatan yang lebih baik mutunya.

Menghadapi perubahan situasi eksternal tersebut ada dua strategi pendekatan yang dapat dilakukan oleh stakeholder yang pertama:  melakukan promosi pelayanan kesehatan, dan yang kedua: terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut stakeholder dan staf perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Komunikasi

Kurangnya informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi ini penting, sehingga betul-betul dipahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan secara efektif dan efisien apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

2.    Sumber daya

Jika para pelaksana kebijakan yang bertangung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber- sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang telah disebutkan meliputi: sumber daya manusia, keuangan, peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

3.    Struktur Organisasi

Diperlukan kejelasan struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Dalam melaksanakan kebijakan, disesuaikan dengan peran dan tugas masing-masing yang telah disepakati.

4.    Komitmen dan Kemampuan

Diperlukan komitmen dan kemampuan dari pelaksana kebijakan secara sunguh-sungguh untuk menerapkan kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

 

Jika tidak ingin ditinggal oleh pelanggan, maka organisasi perlu menerapkan beberapa strategi. Salah satunya pendekatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan model pasar. Dimana stakeholder membentuk jaringan terpadu pelayanan kesehatan dan terus melakukan promosi pelayanan secara lintas sektor serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan. Masyarakat akan menilai apakah pelayanan kesehatan  yang diberikan memenuhi harapan mereka atau tidak atau dengan kata lain masyarakat akan memilih pelayanan kesehatan lainnya yang lebih baik.

 

Sumber: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpm.2228/pdf